EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN PBB-P2 SEBAGAI PERTIMBANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERLAKUNYA UU HUBUNGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (HKPD)
Kata Kunci:
Evaluasi, Implementasi,, PBB-P2, UU HKPD, Pemerintah Kabupaten BangkalanAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan PBB-P2 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan wawancara sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan, kelanggengan, dan realisasi pendapatan P10-P2 Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pengelolaan dan pembagian hasil yang terjadi pada saat sebelum dan sesudah pengalihan PBB-P2. Perbedaannya terlihat pada saat PBB-P2 sebelum dialihkan seluruh pengelolaannya berada di DJP sedangkan setelah dialihkan ke pajak daerah seluruh pengelolaannya berada di Bapenda setempat. Realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bangkalan selama 5 tahun terakhir tidak mencapai target dalam hal ini Bapenda Kabupaten Bangkalan harus mempertimbangkan kenaikan tarif yang akan diterapkan dalam UU HKPD agar penerimaannya bisa meningkat. Sedangkan untuk rata-rata tingkat efektivitas menunjukkan kriteria sangat efektif dengan persentase rata-rata sebesar 193,4%. Rata-rata tingkat efisiensi menunjukkan kriteria sangat efisien dengan persentase rata-rata sebesar 21,3%. Ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, sosialisasi, memaksimalkan potensi daerah serta melakukan pendataan dan pemeriksaan.
Referensi
Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitasn dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. 15(3), 290–298.
Dian Pertiwi, & Zaili Rusli. (2022). Tata Kelola Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Dumai. Jurnal Niara, 15(1), 146–153. https://doi.org/10.31849/niara.v15i1.8850
Juliarini, A. (2020). Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jurnal BPPK : Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, 13(2), 1–10. https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.227
Mahmudi: Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.
Nusa, A., Falah, S., & Wamafma, I. K. (2017). Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo. KEUDA (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah), 2(3), 1–19. https://doi.org/10.52062/keuda.v2i3.727
Pratiwi, H., Muhaimin, M., & Rayyani, W. O. (2021). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan, 3(1), 24–30. https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3402
Rahayu, H. A., & Halim, A. (2016). Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan: Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen, 3(1), 1–10.
Renaningsih, M. S. (2015). Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Surabaya. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3, 272–282.
Sulistyowatie, S. L. (2018). Pengaruh Pbb Dan Bphtb Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 13(2), 107. https://doi.org/10.21460/jrak.2017.132.284
Tika P: Tika, Pabundu. (2006). Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan. Jakarta:Bumi Aksara.
Wilinda, T. (2022). Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi PBB-P2 untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 2(1).
UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
